KULITINTANEWS.COM, MEDAN – Pengamat Politik Sumut, Shohibul Anshor Siregar menilai bahwa calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan yang ada saat ini tidak terlepas hanya ingin berkuasa, bukan mencerminkan pemimpin yang bijaksana.
Sebab, dirinya melihat bahwa semua calon yang ada murni hasil keputusan dewan pimpinan pusat (DPP) partai politik (parpol), bukan pemimpin yang sesuai dengan keinginan rakyat.
“Secara pribadi, saya menilai pemimpin-pemimpin daerah di Indonesia ini bermasalah. Kenapa begitu, karena mereka ditentukan oleh DPP. Secara otomatis, mereka yang memiliki hubungan baik keluarga maupun hubungan baik yang akan mendapat rekomendasi untuk maju dalam kontestasi,” ucap Shohibul saat diwawancarai sebrang telpon, Kamis (01/08/2024).
Dikatakannya, kontestasi saat ini tidak sebanding dengan kemaslahatan rakyat. Sebab, kondisi ekonomi masyarakat saat ini juga belum bangkit.
“Dengan kondisi ini muncul pertanyaan, apakah akan membuat masyarakat sejahtera ke depannya atau malah melanjutkan penderitaan. Makanya ini lah tugas pemimpin-pemimpin yang baru Kota Medan nanti,” katanya.
Terkait nama-nama yang muncul dalam bursa Pilkada Kota Medan, Shohibul menganggap bahwa kemungkinan besar kontentasi tersebut tidak ada campur tangan Jokowi.
“Saya rasa Pilkada Kota Medan nanti cukup fair, karena tidak ada campur tangan Jokowi. Makanya kita harap Pilkada Serentak 2024 ini bisa berjalan jujur dan damai,” harapnya.
Kepada pemimpin yang terpilih nantinya, Shohibul pun berpesan agar selalu mengedepankan kepentingan rakyat.
“Pemimpin yang terpilih nantinya harus bisa mencari formula terkait pengangguran, pendidikan dan aspek lainnya. Sebab, masih banyak kita lihat anak-anak yang kesulitan mendapatkan pendidikan. Bagaimana bisa Indonesia Emas 2045 tercapai? Makanya ini harus menjadi catatan penting kepada siapa pun nanti yang terpilih,” pungkasnya.(Rob)
Berita Lainnya...
Tingkatkan Perlindungan Sosial Legislator, DPRD Kota Medan Teken MoU dengan BPJS Ketenagakerjaan
Ketua KPU Sebut Belum Ada Gugatan Masuk Terkait Pilwalkot Medan
DPRD Medan Minta Pemko Perpanjang Program Diskon PBB dan BPHTB