KULITINTANEWS.COM, LANGKAT – Ratusan masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Menuntut Keadilan, mendatangi Kantor DPRD Langkat, Provinsi Sumatera Utara, Senin (20/04/2026).
Kedatangan ratusan masyarakat tersebut mempertanyakan soal penyaluran bantuan dari pemerintah pusat yang tak merata bagi korban maupun terdampak banjir, yang merendam kecamatan Besitang beberapa waktu yang lalu.
Amatan di lapangan, masyarakat mulanya menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan mereka di depan Kantor DPRD Langkat.
Tak lama perwakilan beberapa masyarakat langsung dipersilahkan masuk dan menuju ke Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Langkat.
Wakil DPRD Langkat, Romelta Ginting SE dari fraksi PDIP Donny Setha dan Eddy Wijaya, langsung menyambut perwakilan masyarakat diruang Banmus.
Pertemuan antara masyarakat dan beberapa anggota dewan tersebut berjalan alot. Perwakilan masyarakat pun menyampaikan maksud kedatangan mereka.
Dalam hal ini, Andika Ardiansyah selaku koordinator aksi saat diwawancarai wartawan usai bertemu dengan anggota DPRD menjelaskan, bahwa pihaknya meminta kepada DPRD Langkat agar membangun komunikasi Kementrian Sosial RI, terkait penyaluran bantuan bencana banjir yang terdampak banjir di Kecamatan Besitang, dan wilayah lainnya.
Andika pun menegaskan, adapun persoalan yang terjadi saat ini ialah, penyaluran bantuan dari pemerintah pusat sama sekali tidak merata terhadap masyarakat yang menjadi korban atau terdampak banjir.
“Penyaluran bantuannya sama sekali tidak merata. Adapun jenis bantuan yang dijanjikan stimulan ekonomi, perabotan, Jaminan Hidup (Jadup),” ucap Andika.
Dengan rincian yang nominal bantuan yang seyogianya diterima masyarakat:
“Nominal bantuan stimulan ekonomi Rp 5 juta, perabotan Rp 3 juta, dan Jadup perjiwa Rp 1.350.000 dengan estimasi Rp 15 ribu perhari selama sebulan,” ujarnya
Usai menggelar aksi di Kantor DPRD Langkat, ratusan masyarakat pun bergeser ke Kantor Bupati Langkat untuk menyampaikan aspirasi mereka.(Adi)
