KULITINTANEWS.COM, MEDAN – Anggota Komisi IV DPRD Kota Medan, Lailatul Badri, mendorong Pemko Medan untuk memaksimalkan anggaran penanganan banjir yang digelontorkan World Bank sebesar Rp6 triliun. Pasalnya batas waktu yang diberikan World Bank hanya sampai Bulan Januari 2027, atau hanya setahun lebih lagi.
“Apa yang menjadi kendala saat ini? Sampaikan disini biar kita bantu, sehingga penanganan banjir ini bisa dilakukan,” ucap wanita yang akrab disapa Laila ini dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas PKPCKTR dan SDABMBK Medan, Senin (27/10/2025).
Laila menilai, kendala saat ini banyak terjadi di pembebas lahan. Oleh karena itu, Pemko Medan bersama Satgas harus bergerak cepat agar anggaran yang disiapkan bisa dimaksimalkan.
“Kasihan juga masyarakat kita harus terus terdampak banjir. Sudah triliunan uang dikeluarkan dalam penanganan banjir, namun sampai saat ini belum tuntas juga. Makanya dengan adanya anggaran dari World Bank ini, harusnya kita bisa lebih terbantu dalam melakukan pengerjaan fisik. Kita harap pembebas lahan ini bisa segera selesai dan pengerjaan direalisasikan tahun depan,” harapnya.
Anggota Komisi IV lainnya, Datuk Iskandar Muda, juga mengingatkan Pemko Medan agar dalam melakukan pengerjaan penanganan banjir berdasarkan peta wilayah.
“Saat ini kita lihat banjir belum juga teratasi. Seperti Kolam Retensi USU dan Martubung, banjir di daerah itu belum juga teratasi. Artinya pengerjaan selama ini tidak berdampak. Kita berharap semua pekerjaan yang dilakukan Pemko Medan harusnya bisa mengurangi banjir setiap tahun. Jadi kalau pembuatan kolam retensi tidak berdampak perlu juga dikritisi,” cetusnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas SDABMBK Medan, Willy Irawan, menjelaskan bahwa World Bank membantu anggaran sebesar Rp triliun dalam penanganan banjir di Kota Medan.
“Jadi ada 4 kota di Indonesia yang mendapat bantuan, Kota Medan salah satunya. Dan saat ini yang udah dikerjakan di Sungai Badera. Total anggaran yang dialokasikan kesana sebesar Rp163 miliar, namun yang terserap masih Rp30 miliar. Pekerjaan belum bisa kita lanjutkan lantaran belum selesai pembebasan lahan disana,” jelasnya.
Willy optimis anggaran yang dibantu World Bank bisa dipergunakan secara efektif jika masalah pembebasan lahan segera dilakukan.
“Jadi anggaran dari World Bank itu bisa dipergunakan untuk pengerjaan fisik saja, untuk pembebas lahan tidak dicover. Jika menang pembebasan lahan cepat selesai, kita yakin pengerjaan disana bisa selesai sebelum batas waktunya Januari 2027,” pungkasnya.
Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Medan, M Afri Rizki Lubis dihadiri anggota lainnya, Lailatul Badri, Datuk Iskandar Muda, Zulham Effendi, Jusuf Ginting dan Edwin Sugesti Nasution.(Rob)
