KULITINTANEWS.COM, LANGKAT – Ratusan warga masyarakat yang berasal dari berbagai Desa yang ada di Kecamatan Tanjungpura menggelar aksi ke depan gedung DPRD Kabupaten Langkat, Rabu (15/01/2025).

Masa yang diketahui berasal dari Desa Pematang Cengal, Desa Pantai Cermin, Desa Tapak Kuda, Desa Bubun, Desa Kwala Serapuh Kecamatan Tanjungpura ini nekat mendatangi gedung wakil rakyat tersebut sebagai bentuk protes atas ketidak adilan dalam pembangunan wilayah tempat tinggal mereka yang sudah berpuluhan tahun tidak mendapatkan perhatian atas kondisi ruas jalan yang penuh lubang dan genangan air di bahu jalan.
Bahkan para warga masyarakat terlihat didampingi oleh Forum Mahasiswa Pemuda Sarjana Peduli (FORMASI), PAC GP Ansor Tanjungpura meminta kepada pihak DPRD Kabupaten Langkat agar mendengar jeritan masyarakat dan mau menerima dan berdialog langsung.
“Bahwa aset daerah berada di Desa ini seperti pertamina dan kebun sawit. Kami meminta kepada bapak/ibu wakil rakyat yang terhormat agar menampung aspirasi kami, sama seperti dengan Desa yang lainnya,” ungkap salah satu koordinator aksi M. Ihwan Fahmi dalam orasinya.
Melihat hal itu, mewakili anggota DPRD Kabupaten Langkat, Riki Sapariza keluar dari gedung dewan dan mencoba mendengarkan tuntutan warga. Namun, kehadiran Riki membuat masyarakat kecewa dan tidak puas sehingga para masyarakat mencoba menerobos pagar yang dijaga ketat oleh personel Polres Langkat. Beruntung aksi masyarakat tersebut dapat di redam oleh petugas.
Tak berapa lama, Ketua DPRD Kabupaten Langkat Sribana Peranginangin, SE didampingi Wakil Ketua dari Fraksi PDI Perjuangan Juriah dan beberapa anggota DPRD Kabupaten Langkat lainnya, keluar dan menemui masyarakat serta mengajak ke ruangan untuk berdiskusi guna mendengar tuntutan mengenai jalan yang rusak tersebut.
Diakhir pertemuan, Sribana Peranginangin berharap Dinas PUPR dapat memprioritaskan pembangunan jalan tersebut, baik itu anggaran APBD maupun Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit.
“Dalam waktu dekat ini, kami akan memanggil Dinas PUPR, Pertamina, Camat dan Kepala Desa, untuk membahas persoalan ini,” pungkasnya.(Adi)













