KULITINTANEWS.COM, MEDAN – Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara (Sumut) telah menyiapkan strategi berlapis untuk mengamankan stok pangan di tengah ancaman kerusakan lahan pertanian akibat banjir. Sejumlah sentra produksi seperti Mandailing Natal, Simalungun, hingga Tebing Tinggi terpantau terdampak bencana, yang berpotensi menurunkan volume serapan gabah petani lokal.
Pemimpin Wilayah Bulog Sumut, Budi Cahyanto, menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin mengambil risiko terhadap ketahanan pangan daerah. Sebagai langkah preventif, Bulog membuka ruang untuk mendatangkan pasokan tambahan sebanyak 40.000 hingga 50.000 ton beras dari wilayah lain.
“Karena banyak lahan pertanian yang terdampak bencana, potensi serapan dari wilayah Sumut kemungkinan berkurang. Solusinya, kami harus mendatangkan pasokan pasti dari luar daerah untuk mengisi gudang Bulog agar cadangan aman terlebih dahulu,” kata Budi, Jum’at (02/01/2026).
Meski mengandalkan pasokan luar daerah, Budi memastikan Bulog tetap berkomitmen menyerap hasil panen petani Sumut yang tidak terdampak bencana. Untuk tahun 2026, target pengadaan gabah di Sumatera Utara ditingkatkan secara signifikan oleh pemerintah pusat.
“Target penyerapan gabah tahun ini dinaikkan dua kali lipat menjadi 108.000 ton setara gabah, atau setara dengan 54.000 ton beras. Kami tetap berpihak pada potensi petani lokal. Jika nanti gudang penuh karena tambahan stok luar daerah, kami sudah siapkan rencana cadangan dengan menyewa gudang tambahan agar tetap bisa menyerap gabah petani,” ucapnya.
Berdasarkan data Kerangka Sampel Area (KSA) BPS, Sumut sebenarnya memiliki posisi pangan yang kuat dengan total produksi mencapai 1,4 hingga 1,45 juta ton per tahun. Dengan konsumsi bulanan masyarakat Sumut yang berada di kisaran 105.000 ton atau 1,2 juta ton per tahun, Sumut sejatinya mengalami surplus.
Budi menjelaskan bahwa dinamika perdagangan beras di Sumut sangat cair, di mana pasokan dari Aceh sering masuk ke Sumut, dan sebaliknya beras dari Sumut juga dikirim untuk memenuhi kebutuhan wilayah Riau.
“Bicara pangan adalah bicara ketahanan nasional, tidak boleh tersekat antarprovinsi atau kabupaten. Intinya, kami akan terus melakukan intervensi melalui program SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) untuk menjaga harga di tingkat konsumen tetap stabil meski ada gangguan produksi akibat faktor alam,” ujar Budi.(Red*)
