KULITINTANEWS.COM, MEDAN – Wacana penerapan Work From Home (WFH) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) kembali mencuat di tengah meningkatnya perhatian terhadap krisis energi dan perubahan iklim. Analis sosial dan politik Sumatera Utara, Shohibul Anshor Siregar, menilai kebijakan ini bukan sekadar soal fleksibilitas kerja, melainkan strategi penting untuk efisiensi energi nasional.
Menurutnya, selama ini kebijakan WFH kerap dipandang negatif oleh sebagian masyarakat. Stigma bahwa aparatur sipil negara berpotensi “makan gaji buta” jika bekerja dari rumah masih cukup kuat.
Ia menegaskan bahwa cara pandang tersebut perlu diubah, terutama jika melihat urgensi penghematan energi dan pengurangan emisi karbon.
“WFH bukan soal kenyamanan individu, tetapi bagian dari solusi menghadapi krisis energi,” ujarnya, Rabu (25/03/2026).
Ia turut menyoroti budaya birokrasi yang selama ini mengedepankan kehadiran fisik di kantor. Akibatnya, gedung-gedung pemerintahan menjadi salah satu penyumbang konsumsi energi yang besar.
“Lampu yang tetap menyala di ruang kosong, penggunaan AC sentral, hingga operasional lift yang terus berjalan dinilai sebagai bentuk pemborosan yang selama ini luput dari perhatian,” katanya.
Dengan penerapan WFH secara terukur, katanya, pemerintah dinilai dapat mengoptimalkan penggunaan ruang kantor. Pengurangan kapasitas operasional gedung bahkan hingga 50 persen disebut berpotensi menekan konsumsi listrik secara signifikan.
“Penghematan ini bisa dialihkan untuk kebutuhan yang lebih prioritas, seperti subsidi energi atau pembangunan infrastruktur digital,” jelasnya.
Selain efisiensi listrik, dampak lain dari WFH adalah berkurangnya kemacetan di perkotaan. Selama ini, mobilitas ASN setiap pagi turut menyumbang kepadatan lalu lintas dan tingginya konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
“Kemacetan yang terjadi tidak hanya memperlambat aktivitas, tetapi juga meningkatkan emisi karbon akibat kendaraan yang terus menyala dalam kondisi diam,” ucapnya.
Akademisi FISIP Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara itu menilai, dengan mengurangi mobilitas ASN, pemerintah secara langsung dapat menekan konsumsi BBM sekaligus menurunkan tingkat polusi udara.
“Ini langkah konkret menuju target Net Zero Emission, bukan sekadar wacana di forum internasional,” tuturnya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan WFH sangat bergantung pada kesiapan digitalisasi birokrasi. Sistem kerja berbasis elektronik seperti e-office dan tanda tangan digital harus menjadi fondasi utama.
Tanpa digitalisasi yang memadai, efisiensi energi justru berisiko tidak tercapai, karena aktivitas administrasi masih bergantung pada dokumen fisik.
“Jangan sampai energi hemat di kantor, tapi terbuang karena distribusi dokumen manual ke rumah pegawai,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya keadilan dalam penerapan kebijakan ini. Menurutnya, penghematan biaya operasional kantor tidak boleh sepenuhnya dialihkan menjadi beban pribadi ASN.
Ia menyarankan adanya skema kompensasi, seperti subsidi listrik atau internet, sebagai pengganti biaya transportasi yang sebelumnya ditanggung negara.
Lebih jauh, Shohibul menyebut WFH sebagai ujian bagi modernisasi birokrasi Indonesia. Ia mendorong perubahan paradigma dari penilaian berbasis kehadiran fisik menuju kinerja berbasis output.
“Sudah saatnya kita berhenti menilai kerja dari absensi, dan mulai fokus pada hasil,” ujarnya.
Di tengah dunia yang menghadapi krisis energi, ia menilai kebiasaan jutaan pekerja yang berdesakan di jalan hanya untuk bekerja di depan komputer kantor adalah sebuah kemewahan yang tidak lagi relevan.
“Jika dikelola dengan baik, kebijakan WFH diyakini mampu menghadirkan manfaat ganda: efisiensi anggaran negara sekaligus lingkungan yang lebih bersih,” ucap Shohibul.(Rob)
