KULITINTANEWS.COM, MEDAN – Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen, mendorong Pemko Medan melalui Dinas Perhubungan (Dishub) untuk ikut mengawasi proses penempatan juru parkir (jukir) yang dilakukan oleh perusahaan pengelola parkir di setiap kawasan.
Pasalnya dalam Ops Pekat Toba 2025 yang digelar Polrestabes Medan kemarin, banyak jukir liar yang diamankan dan dianggap menjadi penyebab keributan serta terafiliasi aksi premanisme.
“Pihak kepolisian sudah mendeteksi bahwa jukir ini sering menjadi penyebab aksi premanisme di lapangan, Pemko Medan harus menindaklanjutinya. Salah satunya dengan memanggil seluruh perusahaan pengelola parkir dan melakukan pendataan terhadap jukir resmi,” ucap Wong, Rabu (14/05/2025).
Wong mengatakan, jukir liar akan sangat merugikan Pemko Medan. Sebab retribusi yang diambilnya masuk ke kantong pribadi tanpa disetorkan ke kas pemerintah.
“Kalau sudah bermasalah, pasti yang kena Pemko Medan juga. Masyarakat berpikir kalau sudah bayar parkir pasti masuk ke kas Pemko Medan, padahal tidak. Makanya yang seperti itu harus cepat ditindak,” katanya.
Kalau terus dibiarkan, Wong khawatir jukir liar akan semakin meresahkan masyarakat dan keributan di lapangan tidak akan pernah selesai.
“Bagaimana tidak ribut, mereka (jukir liar) minta retribusi parkir tidak sesuai Perda, bahkan ada yang sampai Rp30.000,- sekali parkir. Kita ada dapat laporannya itu. Makanya Dishub Medan harus bergerak, razia jukir-jukir liar itu, kasihan masyarakat kalau begini. Jukir resmi juga lama-lama akan tergerus lapaknya,” ujarnya.
Politisi PDIP ini juga mendukung Ops Pekat Toba 2025 yang saat ini tengah dilakukan kepolisian.
“Aksi premanisme sudah sangat meresahkan, bukan di Kota Medan saja, tapi di Indonesia. Oleh karena itu wajib kita dukung kepolisian dalam melakukan penindakan,” tuturnya.(Rob)
