Walikota Medan Ingatkan Pentingnya Keberlanjutan Wujudkan Indonesia Emas 2045 Dalam Musrenbang RPJPD Medan

KULITINTANEWS.COM, MEDAN – Wali Kota Medan, Bobby Nasution menyebut dibutuhkan keberlanjutan, kesinambungan dan keselarasan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Hal ini disampaikannya pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Medan 2025-2045 yang dibuka Pj Gubsu Hassanudin di Hotel Four Point, Senin (20/05/2024).

“Mungkin banyak yang sudah mendengar dan membicarakan tentang Indonesia Emas 2045. Bagi rakyat yang bukan birokrat maupun aparat pemerintahan, Indonesia Emas 2045 suatu bayangan yang sulit digambarkan. Sama seperti kondisi hari ini yang mungkin berat digambarkan pada 10 atau 20 tahun lalu,” ujarnya.

Menurut Bobby, apa yang tidak terbayangkan pada hari ini sangat mungkin terjadi saat Indonesia Emas terwujud. Orang nomor satu di Pemko Medan ini mengilustrasikan tentang orang Indonesia yang rela begadang atau bangun tengah malam untuk menonton pertandingan sepak bola Eropa.

“Harapannya pada 2045 nanti, orang Inggris yang harus begadang menonton pertandingan PSMS melawan Persija yang berlangsung di Stadion Teladan,” harapnya.

Bobby menyatakan, Indonesia Emas 2045 membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, salah satu kendala dalam melahirkan SDM unggul ini adalah masalah penyalahgunaan narkoba.

“Kendala ini terus menghantui. Kita ketahui, tingkat penyalahgunaan narkoba di Sumut masih tinggi, dan di antara 33 kabupaten/kota di provinsi ini, Kota Medan yang paling tinggi. Ini menjadi PR kita bersama untuk bisa memastikan SDM bebas dari penyalahgunaan narkoba,” katanya.

Terakhir, menantu Presiden Jokowi ini pun berharap agar keselarasan antara Pemko Medan dan Pemprovsu. Ia meminta Pemprovsu agar Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) untuk Kota Medan tahun ini meningkat, minimal sama besarnya seperti 2023 guna mendukung penyelesaian beberapa sektor pembangunan pada 2024.

“Salah satu sumber PAD adalah sektor parkir. Potensi pendapatan dari sektor ini mencapai Rp167 miliar, namun yang bisa diambil baru Rp20 miliar. Ini juga harus berkolaborasi antara Pemko Medan dengan Pemprovsu agar kami bisa melakukan parkir berlangganan, Pak Gubernur. Dan seluruh jukir nantinya akan bisa kami beri jaminan ganti per bulannya,” tutupnya.

Sementara itu, Pj Gubsu Hassanudin menyetujui, bahkan menggarisbawahi pentingnya keselarasan antara pemerintah kabupaten/kota, pemprovsu dan pemerintah pusat.

“Keselarasan dalam perencanaan pemerinrah kota/kabupaten, perencanaan pemerintah provinsi dan perencanaan pemerintah pusat adalah kata kunci. ucapnya. Namun semua itu harus dibarengi kemampuan eksekusi yang baik,” ungkapnya.(Robert)