Transparansi Dana Desa Puraka II Disorot, PLT Bupati Langkat Diminta Turun Tangan

KULITINTANEWS.COM, STABAT – Transparansi pengelolaan Dana Desa dan pelayanan publik di Desa Puraka II, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat, menjadi sorotan. Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Langkat, Tiorita Br. Surbakti, diminta turun tangan menyikapi dugaan lemahnya tata kelola pemerintahan desa tersebut.

Desakan itu disampaikan Pengamat Sosial dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) GMAS, Sugito, menyusul tidak ditemukannya infografik realisasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 hingga 2026 di kantor desa, serta adanya keluhan terkait kehadiran Kepala Desa Puraka II, Harianto Hasibuan, dalam pelayanan di kantor desa.

Sugito menilai, pemasangan informasi realisasi anggaran secara terbuka merupakan bagian penting dari transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa. Menurutnya, masyarakat harus dapat mengetahui penggunaan anggaran desa, termasuk program, kegiatan pembangunan, serta realisasi anggaran yang telah dilaksanakan.

“Tidak adanya infografik realisasi Dana Desa yang dipajang secara terbuka menyalahi prinsip keterbukaan informasi publik. Masyarakat berhak tahu ke mana dana desa digunakan,” ujar Sugito, Kamis (19/11/2026).

Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan meminta pemerintah desa menjalankan kewajiban penyampaian informasi kepada masyarakat secara transparan.

Sugito mendesak Plt Bupati Langkat agar menginstruksikan Camat Sei Lepan, Inspektorat Kabupaten Langkat, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap tata kelola pemerintahan Desa Puraka II.

“Penegakan disiplin dan tata kelola pemerintahan yang baik harus ditegakkan dari level terbawah,” tegasnya.

Kehadiran Kepala Desa dan Pelayanan Publik Dipertanyakan

Selain persoalan transparansi anggaran, Sugito juga menyoroti pelayanan publik di Desa Puraka II. Ia menilai kehadiran kepala desa di kantor perlu menjadi perhatian agar masyarakat tidak mengalami kesulitan ketika membutuhkan pelayanan administrasi maupun menyampaikan aspirasi.

Saat awak media bersama tim mendatangi Kantor Desa Puraka II untuk melakukan konfirmasi terkait infografik realisasi Dana Desa, salah seorang perangkat desa menyampaikan bahwa kepala desa sedang berada di luar kantor.

Tim kemudian meminta perangkat desa tersebut menghubungi Harianto Hasibuan untuk memperoleh penjelasan. Namun, ketika salah seorang anggota tim hendak mengambil foto kantor desa, Harianto disebut keluar dari ruangan dan mempertanyakan aktivitas wartawan dengan nada tinggi.

“Ngapain di foto, kau izin sama siapa?” ucap Harianto, sebagaimana dituturkan tim wartawan di lokasi.

Ia juga disebut melontarkan kalimat, “Apa mau mu?”

Wartawan kemudian menjelaskan bahwa kedatangan mereka bertujuan melakukan peliputan dan konfirmasi, khususnya terkait infografik realisasi Dana Desa yang tidak terlihat terpasang, sementara infografik tahun 2023 masih terpampang di kantor desa.

Menanggapi hal tersebut, Harianto disebut memberikan alasan banjir dan pergantian kepala dusun. Namun, ketika diminta menjelaskan lebih lanjut kaitan alasan tersebut dengan tidak terpasangnya infografik realisasi anggaran, ia kemudian masuk kembali ke kantor tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.

Masyarakat Minta Evaluasi dan Pemeriksaan

Sugito berharap Camat Sei Lepan dan Dinas PMD Kabupaten Langkat segera melakukan evaluasi serta meminta klarifikasi kepada Kepala Desa Puraka II mengenai persoalan transparansi anggaran dan pelayanan publik.

Ia juga meminta aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Negeri Langkat, menindaklanjuti apabila ditemukan indikasi penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa melalui pemeriksaan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.

“Terlebih lagi, masalah pembangunan diragukan karena terletak di kawasan Pertamina. Kami meminta Kejaksaan Negeri Langkat untuk memeriksa Kepala Desa Puraka II,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh penjelasan lebih lanjut dari Kepala Desa Puraka II terkait tidak terpampangnya infografik realisasi Dana Desa 2024–2026, alasan yang disampaikan saat dikonfirmasi, maupun tudingan terkait tata kelola pemerintahan desa.(Adi)