KULITINTANEWS.COM, MEDAN – Persoalan 53 Sertifikat Hak Milik (SHM) milik warga Desa Sei Mencirim, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, kembali bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan.
Kuasa hukum warga, Hartanta Sembiring, mempertanyakan sikap PTPN I yang menggugat penerbitan sertifikat tersebut, sementara menurutnya persoalan lahan itu sebelumnya telah diketahui dan pernah dibahas dalam proses penyelesaian konflik agraria oleh pemerintah pusat.
Hartanta menilai gugatan yang diajukan PTPN I seolah menunjukkan perusahaan baru mengetahui keberadaan SHM warga di atas sebagian areal HGU Nomor 92/Sei Mencirim.
Padahal, menurutnya, persoalan tersebut telah menjadi pembahasan sejumlah pihak, termasuk Kantor Staf Presiden (KSP) dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
“Sebenarnya mereka ini kan sudah tahu persoalan HGU Nomor 92. Tetapi, lagi-lagi seolah-olah mengelabui dengan surat baru mempertanyakan kepada BPN, seolah-olah baru tahu ada Hak Milik di atas HGU. Nah, digugatlah kami dan timbullah permasalahan ini,” kata Hartanta kepada wartawan, Jum’at (13/11/2026).
Ia mengatakan, dua surat resmi dari KSP dan Menteri ATR/BPN sebelumnya telah menjadi bagian dari proses penyelesaian konflik agraria yang diarahkan pada pendekatan damai atau win-win solution.
Karena itu, Hartanta mempertanyakan langkah PTPN I yang kembali membawa persoalan tersebut ke jalur hukum melalui PTUN.
“Namun, PTPN justru menggugat ke PTUN seolah-olah persoalan ini baru terjadi dan mengabaikan kesepakatan perdamaian yang sudah ada,” tegasnya.
Selain mempersoalkan substansi gugatan, Hartanta juga menyoroti aspek administratif dalam proses pemeriksaan perkara di PTUN Medan. Salah satunya terkait tenggang waktu pengajuan gugatan dalam perkara tata usaha negara.
“Kalau di TUN ini kan ada jangka waktunya 90 hari. Wajib diajukan gugatan TUN apabila telah diketahui ada HGB, ada Hak Milik, ada SK dan segala macam. Kalau lewat dari 90 hari, maka secara administrasi pihak penggugat tidak bisa lagi mengajukan keberatan terhadap SK itu,” tuturnya.
Menurut Hartanta, pihaknya telah meminta agar aspek administratif tersebut diperiksa terlebih dahulu melalui proses pemeriksaan awal atau dismissal process. Ia juga menyebut telah merujuk PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dalam persidangan.
Namun, keberatan tersebut tidak menghentikan proses pemeriksaan perkara. Eksepsi yang diajukan pihak warga juga telah ditolak Majelis Hakim PTUN Medan.
“Harusnya diperiksa dulu apakah secara administrasi perkara ini dapat atau tidak dilanjutkan, apakah sudah memenuhi persyaratan untuk diajukan gugatan. Tetapi hakim melanjutkan,” ujarnya.
Sidang lanjutan perkara tersebut berlangsung Kamis (12/11/2026) dengan agenda pembuktian dan pemeriksaan saksi.
Dalam perkara ini, PTPN I secara formal menggugat penerbitan sertifikat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang. Sementara warga pemegang SHM menjadi tergugat intervensi karena sertifikat yang dipersoalkan tercatat atas nama masyarakat dan putusan perkara berpotensi berdampak langsung terhadap kepentingan mereka.
Berdasarkan dokumen gugatan, PTPN I mendalilkan 53 SHM tersebut diterbitkan di atas sebagian areal HGU Nomor 92/Sei Mencirim yang disebut masih berlaku hingga 8 Juni 2028.
Perusahaan juga mendalilkan adanya tumpang tindih hak atas tanah. Dalam peta telaah spasial HGU Nomor 92/Sei Mencirim yang disebut dalam gugatan, terdapat 56 SHM di dalam sebagian areal HGU, dengan 53 sertifikat menjadi objek sengketa.
PTPN I menilai penerbitan sertifikat tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap hak perusahaan sebagai pemegang HGU serta mempersoalkan proses penerbitan SHM yang dinilai berada di dalam areal HGU.
Namun, bagi Hartanta, persoalan tersebut tidak semata-mata dapat dilihat dari aspek tumpang tindih lahan. Menurutnya, riwayat penyelesaian konflik agraria yang sebelumnya melibatkan pemerintah pusat juga perlu menjadi pertimbangan dalam memeriksa perkara.
“Persoalan ini kan persoalan nasional waktu itu. Direktur Utamanya sudah, Menteri BUMN-nya sudah, semua sudah membuat kesepakatan dulu,” ungkap Hartanta.
Ia khawatir proses hukum yang kini berjalan justru mengesampingkan proses penyelesaian yang sebelumnya telah dibangun bersama.
“Ketika perkara ini dilanjutkan, sementara keputusan bersama sudah ada, berarti seolah-olah kesepakatan bersama yang dulu tidak lagi menjadi pertimbangan,” sebutnya.
Hartanta berharap Majelis Hakim PTUN Medan dapat memeriksa perkara secara objektif dan menyeluruh, termasuk mempertimbangkan surat dari KSP dan Menteri ATR/BPN serta latar belakang penyelesaian konflik agraria yang pernah dilakukan.
“Kami berharap majelis hakim dapat melihat secara objektif dan cermat bahwa kasus ini sudah memiliki landasan penyelesaian dari lembaga kepresidenan dan kementerian terkait, demi menghadirkan keadilan bagi warga,” pungkasnya.(Red*)
